WAKHID PERMADI, - (2021) TUJUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB III.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK TUJUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR WAKHID PERMADI NIM : 01676102606 Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada Pasal 37 disebutkan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang telah disediakan Restoran yang nilai penjuaannya mencapai batas tertentu yang ditetepkan oleh Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.3 Tahun 2011 (Pasal 2 ayat 2) Tentang Pajak Restoran, objek pajak Pelayanan yang disediakan pemilik atau pengusaha Restoran dengan pembayaran., yang termasuk objek pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.3 Tahun 2011 (Pasal 1 ayat 10) adalah rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Pajak restoran dapat diangsur dan ditunda pembayarannya bertujuan untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan sehigga tidak mampu melunasi cost sampai akhir tahun. Di Kabupaten Kampar permohonan pengangsuran atau penundaan pambayaran pajak restoran bisa diajukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun prosedur pengajuan permohonan tersebut yaitu Wajib Pajak melengkapi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan, setelah itu mengajukan permohonan tertulis paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran ke bagian Pelayanan Bapenda Kampar. Selanjutnya permohonan diajukan ke Bidang Perhitungan dan Penetapan apabila permohonan untuk mengangsur atau menunda disetujui, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan. Kata Kunci : Pajak Restoran, Pendapatan Daerah, Pengangsuran atau Penundaan Pajak.

Actions (login required)

View Item