SONY AL IHSAN MARTA, - (2021) TINJAUAN YURIDIS IMUNITAS DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (647kB)
Preview	Text SKRIPSI SONY AL IHSAN MARTA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tinjauan Yuridis Imunitas Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Abstrak Di dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, kemudian di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara RI adalah berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak atas kekuasaan belaka (machstaat). Menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah Negara hukum, UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar, menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari sudut pandang konstitusi, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa supremasi hukum dapat dianggap sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia mendirikan Negara ini. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menimbulkan kontroversi akibat adanya pasal yang memberikan imunitas kepada pejabat yang melaksanakan Perppu tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Untuk menganalisa kasus ini, penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan situs web, yang berkaitan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Temuan dari penelitian ini menghasilkan beberapa hal. Pertama; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak presiden berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Kedua; Perppu ini telah sesuai dengan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tolak ukur diperlukannya sebuah Perppu yakni; tidak ada undangundang yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan darurat, ada undangundang tetapi tidak memadai serta tidak dapat dilakukan dengan tindakan biasa.

Actions (login required)

View Item