Dwi Hendra Saputra (2014) MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN UMUM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (365kB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text Bab II.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text Bab III.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text Bab IV.pdf Download (59kB) | Preview
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
Preview	Text Bab VI.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (19kB) | Preview

Abstract

Implementasi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7 Ayat (1), Huruf G, Tertib jalan, trotoar, taman, jalur hijau dan tempat umum di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupaka salah satu permasalahan kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Pedagang kaki lima pada dasarnya memiliki definisi, orang dengan modal yang relative sedikit berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat dan dilaksanankan dalam lingkungan informan. Oleh karena itu diperlukan tindakan terhadap permasalahan pedagang kaki lima yang ada dikawasan jalan H. Arif, Parit 11, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Dan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, yakni mengeluarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Pasal 7, Ayat (1), Huruf G, Yang berbunyi Pada setiap jalan, trotoar, taman, jalur hijau dan tempat umum, setiap orang dilarang menggunakan sebagai tempat berjualan atau menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima ikut bertanggung jawab terhadap kerapian, kebersihan dan ketirtiban. Akan tetapi implementasi Perda No. 21 Tahun 2008Tentang Ketertiban Umum yang bertujuan untuk mengatur pedagang kaki lima terlihat hasilnya Kurang maksimal, ini terbukti dengan masih adanya pedagang kaki lima di jalan H. Arif, Parit 11 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Kurang tegasnya penegak hukum Peraturan Daerah 2. Terbatasnya sumber daya manusia dan financial dari pihak Satpol PP Kecamatan Tembilahan Hulu 3. Sulitnya membangun komunikasi kepada pedagang 4. Kurangnya kesadaran pedagang akan adanya peraturan daerah 5. Respon yang baik dari masyarakat pembeli

Actions (login required)

View Item