Reksy Jaka Surya Putra, Reksy (2020) Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bengkalis. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (Skripsi Gabungan) SKRIPSI GABUNGAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (356kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekanbaru yang dibimbing oleh Ibuk Ratna Dewi S.Sos, M.Si. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Kebijakan upah minimum, Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam penerimaan pengawasanl dan upaya yang di lakukan untuk pengawasan upah minimum di kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi . populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 8 orang sebagai key informan. Sedangkan jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan di analisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada,dan di sesuaikan dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan intrprestasi terhadap hasil yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sesuai dengan yang di cantumkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ialah 1) Menetapkan standar atau prosedur pemeriksaan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ,2) Melakukan tindakan evaluasi terkait tindak pidana di bidang ketenagakerjaan ,3) Melakukan tindakan perbaikan atas perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Setiap pengusaha dilarang membayar diawah upah minimum akan tetapi , perusahaan yang tidak sanggup membayar upah minimum dapat memnta penangguhan upah sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beberapa Faktur yang melandasi kondisi tersebut: 1)Perkembangn Perusahaan yang Kurang Baik, 2)Kebutuhan Perusahaan belum cukup untuk menutupi kebutuhan ongkos Produksi, 3) Manajemen Perusahaan Kurang profesional

Actions (login required)

View Item