CHAIRUL AZHARI, - (2021) TINJAUAN YURIDIS FUNGSI LEGISLASI PRESIDEN SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (357kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (357kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia termasuk dalam hal ini kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi. Perubahan dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan “checks and balances” yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan. Sebelum amandemen dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, setelah amandemen Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 pasca amandemen yang menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Disini terlihat bahwa telah terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi. Dari hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai kekuasaan membentuk undang-undang, sebelum amandemen kekuasaan membentuk undang-undang berada pada Presiden, tetapi setelah amandemen kekuasaan membentuk undang-undang berada pada DPR. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi legislasi Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan bagaimana fungsi legislasi Presiden bila dikaitkan dengan sistem pemerintahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis fungsi legislasi Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa fungsi legislasi Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam ketatanegaraan Indonesia, bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif, namun dalam membentuk undang-undang fungsi itu dilakukan secara bersama. Kekuasaan Presiden membentuk undang-undang harus diartikan bahwa Presiden mempunyai hak inisiatif, di samping hak inisiatif yang ada pada DPR. Dengan demikian dalam prakteknya dapat dilihat bahwa Presiden (Pemerintah) turut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang di DPR. Presiden selaku kepala negara harus menandatangani RUU tersebut, sebagai konsekwensi dari suatu tatanan demokrasi yang wajib dihormati karena merupakan kehendak rakyat. Fungsi legislasi Presiden bila dikaitkan dengan sistem pemerintahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dalam sistem pemerintahan presidensil, Presiden sebagai Kepala Negara menjalankan roda pemerintahan dan membuat kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan tersebut. Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 5 ayat1 UUD Negara RI Tahun 1945). Di sini terlihat bahwa fungsi legislasi presiden setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 tetap mendapat posisi yang penting dan strategis, bahwa semua rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh pemerintah maupun yang berasal dari inisiatif DPR, dibahas bersama-sama antara Presiden dan DPR, untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 20 ayat 2 UUD Negara RI Tahun 1945).

Actions (login required)

View Item