HERI PURNOMO (2013) SANKSI PELANGGARAN ADAT TERHADAP PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY PADA SUKU MELAYU (STUDY KASUS DI DESA RANTAU BARU KECAMATAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013272AH.pdf Download (593kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Urusy Pada Suku Melayu (Study Kasus Di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan) Dalam Tinjauan Hukum Islam”. merupakan studi kasus Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah apa yang termasuk pelanggaran adat terhadap pelaksanaan walimatul ‘urusy, bagaimana sanksi adat terhadap pelanggaran pelaksanaan walimatul ‘urusy dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran adat dalam pelaksanaan walimatul ‘urusy di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi adat terhadap pelaku pelanggaran pada pelaksanaan walimatul ‘urusy, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran adat dalam pelaksanaan walimatul ‘urusy di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari responden, pemuka adat dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari aparat pemerintah setempat ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisis data dengan metode analisis data kualitatif, sedangkan metode yang yang digunakan adalah metode deduktif, induktif dan deskriptif analitik Adapun hasil dari penelitian ini adalah apabila seseorang yang melanggar adat pada pelaksanaan walimah, seperti tidak meminta izin kepada ninik mamak, tidak menyerahkan rumah kepada ketua simondo, dan memasang tonggol tumbang, maka ia akan dikenai sanksi adat berupa membayar kambing. Adapun dalam pelaksanaan sanksi tersebut, setelah ada keputusan dengan melalui proses adat oleh ninik mamak, datuk sati maka, pelaku pelanggaran adat terhadap pelaksanaan walimatul ‘urusy iii membayar sanksi dengan memotong kambing atau kerbau sesuai dengan keputusan datok sati, setelah dipotong kambing atau kerbau tersebut lalu dimasak dan mengundang semua masyarakat yang ada di desa tersebut untuk dimakan bersamasama Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis mengamati,sanksi yang diberikan seperti wajib memotong kerbau bertentangan dengan ketentuan syari’at islam. Apabila melanggar ketentuan adat yang berlaku sebelum pelaksanaan walimah, maka sebelum melangsungkan acara walimatul ‘urusy bagi yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi adat wajib membayar atau memotong kerbau sebagai denda adat, setelah sanksi adat telah dipenuhi barulah pelaksanaan walimah boleh dilanjutkan kembali walaupun itu hanya seperti selamatan biasa. Hal seperti ini sangat memberatkan bagi seseorang yang akan melaksanakan walimatul ‘urusy karena tidak semua orang memiliki ekonomi yang memadai untuk memenuhi sanksi tersebut.

Actions (login required)

View Item