Idia isti Murni (2018) Mut’ah Dalam Kompilasi hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Analisis Putusan pengadilan Agama dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru). Disertasi thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 201817DHK_COVER.pdf Download (308kB)
	Text 2. 201817DHK_PENGESAHAN.pdf Download (280kB)
	Text 3. 201817DHK_KATA PENGANTAR.pdf Download (364kB)
	Text 4. 201817DHK_DAFTAR ISI.pdf Download (333kB)
	Text 5. 201817DHK_ABSTRAK.pdf Download (361kB)
	Text 6. 201817DHK_BAB I.pdf Download (736kB)
	Text 7. 201817DHK_BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 8. 201817DHK_BAB III.pdf Download (798kB)
	Text 9. 201817DHK_BAB IV.pdf Download (711kB)
	Text 10. 201817DHK_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (593kB)
	Text 11. 201817DHK_BAB VI.pdf Download (374kB)
	Text 12. 201817DHK_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (406kB)

Abstract

Ketentuan mut’ah dalam Alqur’an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 241: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam, mut’ah hanya diwajibkan kepada suami untuk istri yang diceraikan setelah terjadi dukhul dalam perkawinan yang belum ditetapkan mahar (Pasal 149 huruf a dan Pasal 158). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan perspektif maqashid al-Syariah untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Data-data dideskripsikan dalam tiga kelompok sumber data, yaitu sumber data primer, data sekunder dan sumber data tersier, dengan menggunakan dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan komparatif (Comparative Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keefektifitas ketentuan mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam, mengingat Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan bagi Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang menjadi kewenangannya dan di masa yang akan datang Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menjadi hukum formil Peradilan Agama. Tinjauan dari sisi maqashid al-Syari’ah dimaksudkan agar dapat menemukan hikmah di balik kewajiban yang disyari’atkan Allah Swt terhadap suami yang menceraikan istrinya, sehingga ketentuan mut’ah di dalam Kompilasi Hukum Islam benar-benar sesuai dengan tujuan syara’, baik dari aspek hukum materil maupun hukum formilnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam belum sesuai dengan tujuan syari’at Islam. Ini terlihat dari ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan syarat wajibnya mut’ah terhadap istri yang telah digauli tapi belum ditetapkan mahar. Kemudian dari putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon sekaligus membebankan mut’ah kepada Pemohon, tak satu pun putusan yang mendasarkan pertimbangannya kepada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Jika Pasal tersebut diterapkan, maka tidak ada suami yang dapat dibebani kewajiban mut’ah, karena tidak ditemukan adanya pelaksanaan akad nikah dengan mahar terhutang atau mahar yang belum ditetapkan. Selain itu, dari sisi hukum formil penyerahan mut’ah, terdapat istri yang tidak menerima mut’ah ketika ikrar talak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan tentang waktu penyerahan mut’ah, sehingga aturan yang ditetapkan adalah ketentuan eksekusi dalam HIR/R.Bg. Karena itulah, direkomendasikan perlunya direkonstruksi pasal yang mengatur tentang pemberian mut’ah pada istri yang dicerai dan tata cara penyerahannya.

Actions (login required)

View Item