Riska Sri Wahyuni, - (2020) PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Riska Sri Wahyuni (2020): Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia di dalam bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependdukan bertujuan untuk: a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk; b) Memberikan perlindungan status hak sipil; c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, muktahir, dan mudah di akses; d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pengurusan dokumen kependudukan dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan. Warga Negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KTP diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun dan berlaku seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Disdukcapil Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi terhadap dokumen kependudukan seperti KTP dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dalam memperoleh data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisa data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan penyelenggaraan administrasi Disdukcapil Kabupaten Kampar masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kerbatasan pegawai, kendala jaringan saat penerbitan KTP, dan kurangnya sosialisai kepada masyarakat itu sendiri.

Actions (login required)

View Item