M. FAIZ AZZAKY, - (2020) Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB)
	Text (BAB IV) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK M. FAIZ AZZAKY, (2020) : “ Peran Balai Besar KSDA Riau Dalam Konservasi Harimau Sumatera Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan”. Konflik antara manusia dan satwa liar terjadi akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung maupun tidak langsung antara manusia dan satwa liar. Pada kondisi tertentu konflik tersebut dapat merugikan semua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi cenderung menimbulkan sikap negatif manusia terhadap satwa liar serta mengakibatkan efek-efek detrimental terhadap upaya konservasi. Dari Latar Belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Balai Besar KSDA Riau dalam Konservasi Harimau Sumatera dan Apa faktor penghambatnya ditinjau dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar Di Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. ii Penelitian dilakukan di Balai Besar KSDA Riau yang berkedudukan di Pekanbaru dan di Desa Kuala Tolam. Data primer dikumpulkan melalui wawancara kepada Kepala seksi Perencanaan, perlindungan dan pengawetan, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, fungsional dokter hewan, Kepala dusun tolam barat, dan angket kepada warga desa kuala tolam. Data sekunder diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Balai Besar KSDA Riau bertanggung jawab terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi artinya di dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar, peran Balai Besar KSDA Riau ditujukan kepada upaya konservasi terhadap satwa yang terlibat konflik, namun dalam prakteknya masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar, sedangkan diantara faktor penghambatnya yaitu Kurangnya Fasilitas dalam Penanganan Harimau Sumatera yang Terlibat Konflik, Tidak Berjalannya Satuan Tugas Khusus Penanganan Konflik Manusia dan Harimau Sumatera yang Pernah Ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Riau Tahun 2008, kondisi satwa (harimau sumatera) yang belum pasti, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi harimau sumatera.

Actions (login required)

View Item