Sigit Santoso (2013) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK TRAVEL PEKANBARU – SUMATERA BARAT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013395IH.pdf Download (492kB) | Preview

Abstract

Pembiayaan Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia. Kewenangan daerah terhadap pembiayaan pelaksanaan pemerintahan masing-masing yang merupakan bentuk dari adanya kebijakan Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk terus kreatif serta memacu kemampuan aparat daerah dalam upaya menoptimalkan pemungutan retribusi izin trayek. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dianggap potensial untuk menggenjot keuangan daerah adalah Retribusi Perizinan Tertentu salah satunya adalah Retribusi Izin Trayek. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan apa saja kendala Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Taryek Travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. penelitian yang digunakan adalah metode observational research dengan cara melihat langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Retribusi izin trayek travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil angkutan Pekanbaru- Sumatera Barat yang masa izinnya sudah habis dan tidak memperpanjang serta masih banyaknya pengusaha yang tidak memiliki izin untuk beroprasi. Kemudian kebanyakan para pengusaha mengganti plat mobilnya dengan plat hitam. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin taryek travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarka Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah, Kurangnya pengawasan terhadap pemungutan retribisi izin trayek yang terjadi di lapangan serta kurang cermatnya petugas di lapangan dalam memberikan peringatan berupa kartu pengawasan, kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang arti pentingnya pembayaran retribusi izin trayek tersebut yang selalu terlambat membayar retribusi.

Actions (login required)

View Item