MUHADIR (2013) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DPRD KOTA PEKANBARU DALAM BIDANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO.5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013393IH.pdf Download (317kB) | Preview

Abstract

Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Mengenai fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tertuang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dalam Pasal 42 ayat 1 huruf c. Mengenai Fungsi DPRD dalam melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum masih banyak isi dari peraturan tersebut yang dilanggar oleh masyarakat dalam hal ini para pedagang yang berjualan dipinggir jalan umum yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Melihat kondisi tersebut bagaimana usaha yang akan dilakukan pihak DPRD Kota Pekanbaru dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi DPRD Kota Pekanbaru Dalam Bidang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut; bagaimana fungsi DPRD Kota Pekanbaru dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan perda, apakah faktor penghambat yang dihadapi DPRD Kota Pekanbaru dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan apakah upaya yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru untuk mengawasi faktor penghambat dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan gejala sosial yang bersifat empiris dan dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara. Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan penelitian maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 pihak DPRD sudah melakukan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sebanyak 5 kali dalam Tahun 2005, namun terhadap Peraturan Daerah ini yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum dilaksanakan 2 kali dalam Tahun 2012 yakni dengar pendapat (Hearing) dan pandangan Umum dalam rapat paripurna. Dalam melakukan pengawasan pihak DPRD hanya dapat melakukan pengawasan sampai kepada teknis atau hanya sampai kepada kebijakan saja. Faktor penghambat dalam bidang pengawasan DPRD terhadap perda No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum adalah tidak adanya keseragaman dari bentuk pengawasan tersebut, tidak adanya pengaturan sanksi dari pengawasan yang dilakukan, masih kurangnya kesadaran hukum Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan upaya untuk mengatasi faktor penghambat ialah meningkatkan kualitas SDM legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, melengkapi sarana dan anggaran, meningkatkan aparatur yang profesional dan penuh integritas, dan meningkatkan peran insfrastruktur politik.

Actions (login required)

View Item