LUKMANUL HAKIM PULUNGAN (2013) TINJAUAN TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_2013360IH.pdf Download (223kB) | Preview

Abstract

Dinas Tata Kota Pekanbaru memiliki beban tugas yang terus bertambah dari tahun ketahun. Dinas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar pada arah perkembangan kota sekaligus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Karena Dinas Tata Kota harus lebih proaktif dalam pengembangan manajemen dan peningkatan kinerja instansi. Izin mendirikan bangunan merupakan suatu bangunan resmi dari wali kota pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/mengganti bangunan menambah bangunan, pemutihan bangunan. Sehingga masarakat tidak mendirikan bangunan tanpa mengurus izin terlebih dahulu. Permasalahan yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan dinas tata kota pekanbaru dalam pengawasan tata ruang kota di pekanbaru, dan masarakat yang tidak mengurus izin mendirikan bangunan di kecamatan marpoyan damai pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengwasan dinas tata kota pekanbaru terhadap izin mendirikan bangunan ( IMB ) berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dinas tata kota pekanbaru yang melakukan pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan, Sub dinas perizinan tata ruang dan bangunan dinas tata kota pekanbaru.badan pusat statistik kota pekanbaru dan camat marpoyan damai,penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planning) sering tidak berjalan, lebih bersifat proforma saja, karena yang lebih dominan dalam kenyataannya adalah perencanaan dari atas (top down planning). Meskipun sudah diupayakan untuk lebih menggalakkan adanya usulan-usulan yang datang dari masyarakat, namun kurangnya kemampuan untuk merumuskan secara teknis, usulan-usulan tersebut lebih mirip daftar pembelian barang (shopping list). Akibatnya sangat kecil kemungkinan usulan-usulan itu diterima oleh birokrasi di tingkat atasnya. Padahal sesungguhnya tujuan utama perencanaan tata ruang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Rakyat lah yang tentunya paling mengetahui kebutuhan mereka sendiri. Dalam sistem manajemen pembangunan seperti yang sekarang ini, aspirasi rakyat tampak kurang terserap dan tidak terartikulasi dalam tata ruang dan pembangunan daerahnya.

Actions (login required)

View Item