Wahyu Kurniawan (2013) POLA KOORDINASI DEWAN PIMPINAN DAERAH MUI PROVINSI RIAU DENGAN DEWAN PIMPINAN CABANG MUI KOTA PEKANBARU DALAM PENETAPAN FATWA STUNNING. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_201333MD.pdf Download (877kB) | Preview

Abstract

Fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas berbagai macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penjelasan fatwa tidak dapat ditetapkan secara sembarangan. penetapan fatwa haruslah dilakukan secara ijtihad para ulama secara berjamaah yaitu adanya sebuah lembaga islam. Tujuan dari lembaga tersebut adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi disekitar umat apalagi mnyangkut dengan hukum syariat. Rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini adalah bagaimana pola dewan pimpinan daerah MUI Provinsi Riau dengan dewan pimpinan cabang MUI Kota Pekanbaru dalam penetapan fatwa stunning. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami pola koordinasi yang terdapat di antar lembaga DPD MUI Provinsi Riau dengan DPC MUI Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor MUI Kota Pekanbaru dan Kantor MUI Provinsi Riau Komplek Sudirman No, subjek dari penelitian ini adalah pengurus MUI Kota Pekanbaru bidang Komisi Fatwa dan pengurus MUI Provinsi bidang Komisi Fatwa. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah pola koordinasi dalam penetapan fatwa stunning oleh komisi fatwa MUI Kota Pekanbaru dengan MUI Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang dan yang menjadi sampel diambil secara keseluruhan berjumlah 16 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yaitu analisis data diskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan katakata atau kalimat yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan angka. Hasil analisis yang telah penulis lakukan menyatakan bahwa pola koordinasi Lembaga MUI Kota Pekanbaru dan MUI Provinsi Riau khususnya dibidang fatwa sudah cukup bagus dalam melakukan penetapan fatwa, sesuai dengan karakteristik pola koordinasi, sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki program yang jelas, mempunyai jadwal waktu yang sesuai dengan perencanaan, adanya pengumpulan dan penyebaran informasi, Menginterpretasi terhadap informasi yang ada dilingkungan, adanya struktur pembagian tugas yang jelas dan tertulis,adanya penerapan aturan kelembagaan, dan adanya pengawasaan pelaksanaan.

Actions (login required)

View Item