ZAKARIA (2013) PELAKASANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_2013210IH.pdf Download (232kB) | Preview

Abstract

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata meteriil dan spirituil berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Untuk merialisasikan tujuan dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga Pemerintah terus menggali dana berbagai sektor satu diantaranya adalah pajak. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kebupaten/Kota yang ada di Propinsi Riau. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pembangunan, Kabupaten Pelalawan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah. Salah satu Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel yang Merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan. Permasahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?. 2) Faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak hotel di kecamatan Pangkalan Kerinci?. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penilitian yang tergolong kedalam jenis penelitian Observational Research Survey. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pangkalan Kerinci Ibukota Kabupaten Pealalwan khususnya di kantor Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kebupaten Pelalawan. Fokus penelitian Adalah (1) Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah?. (2) Faktor penghambat keterlambatan wajib pajak menyetor pajak hotel di kecamatan Pangkalan Kerinci?. Sumber data yang diperoleh dari delapan (9) responden dengan alat dan teknik keputakaan data yang diperolehdari kuesioner dan wawancara kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah berjalan optimal. Pelaksanaan diukur melalui: 1) Dasar Pengenaan/ Penghitungan Dan Tarif Pajak Hotel, 2) Tata cara pembayaran, 3) ii Tata cara penagihan, 4) Tata Cara Pengajuan Banding, 5) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pambayaran, 6) Sanksi Administrasi. Hambatannya antara lain kurangnya sumber daya manusia pada wajib pajak untuk menghitung sendiri. Saran Peneliti, untuk Dinas Pendapatan KeuanganDan Kekayaan Daerah (DPPKD) Kabupaten Pelalawan agar selalu melakukan evaluasi kerja terhadap Pajak Daerah khususnya pajak hotel, kepada wajib pajak hendaklah melengkapi data dan menghitung pajak sendiri dan kepada DPRD Kapbupaten Pelalawan agar selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Actions (login required)

View Item