M. JOHAN (2012) TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK UJI MATERIL PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2009 PADA MAHKAMAH AGUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_2013136IH.pdf Download (346kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Larangan Pembuatan, Peredaran, Penyimpanan dan Konsumsi Minuman Beralkohol, dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Perda tersebut mengatur larangan minuman beralkohol golongan A, yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur uji materil Peraturan Daerah padaMahkamah Agung RI dan mengetahuibagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara hak uji materil pada Mahkamah Agung RI.dengan menggunakan metode penelitian normative dan menganalisis data secara kualitatif deskriptif, meng inventarisasi peraturan perundang-undangan dan melakukan analisa dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual secara teoritis. Dari hasil penelitian di ketahui Hak Uji Materil yang diajukan oleh para pemohon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 yakni dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 yang mengatur larangan minuman beralkohol golongan A, bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 5, yang hanya mengatur mengenai minuman beralkohol golongan B dan golongan C. Sedangkan minuman beralkohol golongan A tidak termasuk sebagai barang dalam pengawasan. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya pada tanggal 3 Nopember 2010, mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materil dari para Pemohon.Dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut, dapat diketahui bahwa hakim mempertimbangkan secara formil dan materil gugatan dari penggugat dan ternyata dapat diterima oleh majelis hakim, serta implikasi dari putusan tersebut, maka Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2009 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997. Dengan demikian bagi para pejabat negara dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum, harus memperhatikan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut tidak menjadi polemik atau dapat merugikan orang banyak.

Actions (login required)

View Item