S A P T A N U R A Z I K I (2012) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN CALON DPR TERPILIH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_201379IH.pdf Download (404kB) | Preview

Abstract

Di era modern saat ini sistem demokrasi banyak sekali digunakan pada negara-negara berkembang dan negara-negara maju di dunia ini. Sebagai salah satu tolak ukur suatu negara menganut sistem demokrasi atau tidak dapat dilihat dari ada tidaknya pemilihan umum dalam pembentukan pemerintahannya. Begitu juga dengan Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi maka pemilihan umum juga dilakukan di Indonesia . dan pemilihan umum di Indonesia dilakukan untuk memilih anggota legislatif atau DPR. Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penetapan calon DPR terpilih dan tata cara penetapan calon DPR terpilih dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota legislatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis dan tata cara penetapan calon DPR terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009. Dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2009 sedikit berbeda dengan dalam proses penetapan calon DPR terpilih jika dibandingkan dengan pemilihan umum sebelumnya. Dalam pemilihan umum tahun 2009 penetapan calon legislatif terpilih didasarkan pada suara terbanyak dan bukan berdasarkan nomor urut seperti pemilihan umum tahun 2004. Ketentuan suara terbanyak ini timbul akibat diajukannya uji materil terhadap pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menganut prinsip nomor urut jika perolehan suara calon legislatif tidak mencapai 30% dari BPP maupun apabila calon DPR yang memperoleh suara lebih dari 30% melebihi jatah kursi yang didapat suatu partai politik. Dalam putusan MK No. 22 dan 24/PUU-IV/2008 mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah inskonstitusional. Inskonstitusinoal karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Actions (login required)

View Item