RICKY FATTAMAZAYA. M (2012) KOMPETENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_201368IH.pdf Download (297kB) | Preview

Abstract

Tulisan ini diawali berdasarkan ketentuan yang didapatkan dalam Undang- undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitarse yang menyebutkan bahwa pada pasal 7 para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase, dan sistem perundang- undangan di Indonesia yang membolehkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang termaktum dalam pasal 3 Undang- Undang No. 14 Tahun 1974 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan diundangkannnya Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberi peluang dibukanya bank- bank yang dalam operasionalnya berdasarkan syariat Islam dan Undang- Undang mengenai perbankan Syariah yang terbaru adalah Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 yang mana awalnya penyelesaian mutlak ketika ada sengketa dalam perbankan syariah yang berwenang mutlak menyelesaikannya adalah Basyarnas Tetapi ketika Undang- Undang RI No.3 Tahun 2006 menjadi seolah- olah menjadi alternative lain. Hal inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk menelaahnya secara akademisi dengan menggunakan metodologi penelitian normatif atau tinjauan kepustakaan agar dapat memberi jawaban lembaga mana yang sebenarnya memiliki kompeten dalam menyelesaikan sengketa perbankan apabila terjadi. Menyikapi keadaan siapa yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah apabila terjadi sengketa menurut Undang- Undang No.21 Tahun 2008 data dari banyak referensi buku yang dikaji ketika ada sengketa maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah sesuai dengan akad masing- masing pihak ketika melakukan suatu consensus diawal maupun ketika telah terjadi sengketa.

Actions (login required)

View Item