LILI MELIANA (2012) KEKUASAAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN (Tinjauan Yuridis Pasal 4 dan 5). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYRIEF RIAU.

Preview

Text 2013_201365IH.pdf Download (339kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul Kekuasaan Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen (Tinjauan Yuridis Pasal 4 Dan 5). Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali dengan alasan secara filosofisnya, yuridis, historis dan subtansi pasala-pasal, yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan dan legislasi presiden berubah. Penelitian hanya dibatasi pada pasal 4 dan 5, dengan rumusan masalah bagaimana kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan pasal 4 dan 5 sebelum di amandemen dan bagaiman kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 berdasarkan pasal 4 dan 5 sesudah diamandemen. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana kekuasaan presiden dalam Undang Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Sumber data yang Penulis peroleh keseluruhannya adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah, diklasifikasikan dengan sistematis, logis, yuridis dan dianalisa secara “Deskriptjf Kualitatif”, yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dibedakan kekuasaan Presiden berdasarkan UUD 1945 yang terkandung dalam pasal 4 dan 5 tersebut. Sebelumnya, pada Orde Lama dan Orde Baru bentuk negara Indonesia berubahubah dari negara kesatuan menjadi federasi dan kembali pada negara kesatuan, sistem pemerintahan dari presidensiil ke- parlementer dan kembali pada sistem presidensiil, pemerintahan produk UUD 1945 tersebut sering kali melahirkan pemerintahan yang otoriter. kemudian memasuki era reformasi setelah diamandemen pemerintahan bangun dan menguatkan bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan adalah presidensiil, pemerintahan dijalankan berdasarkan demokrasi dengan didukung supremasi hukum yang menuntut penegakan negara hukum berdasarkan konstitusi. Sedangkan analisa yang ii diperoleh dari pasal 4 ialah Presiden selain pemegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden mudah merumuskan undang undang sesuai dengan kepentingannya sendiri, inilah yang disebut dengan executive heavy, yang kemudian setelah diamandemen keuasaan membentuk undang-undang tersebut dikembalikan pada DPR pemegang kekuasaan legislatif.

Actions (login required)

View Item