M.ABDILAH AKMAL (2012) PELAKSANAAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_201305IH.pdf Download (283kB) | Preview

Abstract

Pemerintah melalui Kemendagri telah menerapkan kebijakan program e-KTP berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual. Seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan kerugian bagi Negara terkait dengan tidak tertibnya administrasi hal tersebut dikeluhkan oleh warga ketika melakukan pembuatan KTP manual yaitu adanya sistem prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, hal ini membuat warga malas untuk membuat dan memperpanjang KTP.. Penelitian yang berjudul PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO 67 TAHUN 2011 DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU patut dikaji karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Marpoyan Damai dengan cara menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendeskripsikan Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oeh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana mekanisme pembuatan e-KTP berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011, kemudian apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah kecamatan Marpoyan Damai dalam penerapan e-KTP. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan Penelitian Sosiologis yakni dengan cara melakukan Survey dengan cara turun langsung kelapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat, Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada mayarakat, Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Marpoyan Damai. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yakni dalam pengadaan alat serta minimnya bekal yang diberikan terhadap operator yang bertugas dalam pembuatan Kartu Tanda Elekronik selanjutnya kurang disiplinnya pegawaipegawai Pemerintah yang bertugas dan membantu masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Actions (login required)

View Item