PAHRIZAL NASUTION, - (2020) Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Malik). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text PAHRIZAL.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Judul penelitian ini adalah Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Malik) Persoalan hakam menjadi perdebatan ulama mengenai kewenangannya pada perceraian dalam menyelesaikan perkara syiqaq. Hal ini karena pemahaman teks al-Qur’an yang berbeda, sehingga penafsirannya pun berbeda faham. Selain itu, Hadits yang menjelaskan tentang kewenangan hakam pun tidak secara tersurat menjelaskan. Imam Syafi’i dan Imam Malik dalam hal ini termasuk mazhab yang berada dalam pusaran perbedaan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas pendapat kedua imam tersebut untuk penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya memaparkan kedua pendapat imam tersebut, akan tetapi penulis juga menyajikan perbedaan pendapat kedua imam tersebut. Sehingga judul skripsi ini penulis beri dengan judul “Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara Syiqaq Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana komparatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara syiqaq ? 2. Bagaimana relevansi pendapat kedua imam tersebut mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara syiqaq yang diterapkan pada pengadilan Agama Indonesia ?. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan paradigma normatif. Sumber data diproleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif. Dari hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa mengenai kewenangan hakam tentang perceraian dalam perkara syiqaq ini menurut Imam Syafi’i adalah tidak boleh serta merta menjatuhkan talak pada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu’ sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak istri. Sedangkan menurut Imam Malik adalah hakam tersebut mempunyai kewenangan penuh atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, ia boleh memberikan putusan sesuai kondisi hubungan suami istri yang sedang berselisih tersebut, apakah hakam itu akan memberi keputusan cerai atau memerintahkan agar keduanya berdamai kembali. Jika dilihat dari prosedur penyelesaian perkara syiqaq, maka keputusan yang diambil ini mengikuti prosedur pendapat Imam malik. Akan tetapi pendapat Imam Syafi’i pun relevan digunakan dalam Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa beliau telah menyebutkan hakam tersebut harus memiliki beberapa kriteria. Namun untuk jumlah hakam tidak mengikuti pendapat kedua Imam tersebut, karena dalam Pengadilan Agama jumlah hakam tidak disyaratkan dua orang.

Actions (login required)

View Item