MUKHTI ARIANSYAH, - (2020) PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text GABUNGAN.pdf Download (3MB)
	Text GABUNGAN.pdf Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENSERTIFIKASI ASET DAERAH BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang mempunyai aset daerah yang melimpah, salah satunya adalah aset berupa tanah. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa kasus seperti banyaknya aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang belum bersertifikat mengakibatkan rawan terhadap gugatan dari pihak lain. Bahkan, beberapa tanah aset yang sudah diklaim tersebut masuk ke proses pengadilan. Hal itu menyebabkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pensertifikatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi aset daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi aset daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian ini berlokasi di jalan pertanian, Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sampel dari penelitian ini adalah 1 orang kepala bidang Aset Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, 7 orang staff bidang aset dan 1 orang kepala TU Badan Pertanahan Nasional (BPN). Metode yang diambil dalam penelitian ini Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumen-dokumen, serta studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mensertifikasi aset daerah belum sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjelaskan mengenai pengamanan aset daerah. Di Kabupaten Bengkalis masih terdapat kendala dalam pensertifikatan seperti banyaknya dokumen kelengkapan berkas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang hilang, tanah yang tidak tau asal usulnya dari mana sehingga menyebabkan sengketa tanah dengan masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini juga dibuktikan dengan masih banyaknya tanah aset daerah yang belum bersertifikat pada tahun 2019. Hal ini tercatat dari 514 bidang tanah aset daerah baru 162 bidang yang bersertifikat. ini berarti menunjukan bahwa pengelolaan tanah aset daerah di Kabupaten Bengkalis kurang baik.

Actions (login required)

View Item