Alfiyah, - (2020) PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 114 TAHUN 2016 DI KECAMATAN SENAPELAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB)
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (330kB)

Abstract

ABSTRAK Pedagang Kaki Lima merupakan usaha sektor informal yang tak jarang menimbulkan masalah di perkotaan, seperti halnya pedagang kaki lima yang ada di kecamatan senapelan, Pekanbaru. Keberadaan pedagang kaki lima di anggap mengganggu ketertiban dan kebersihan kota, Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru dalam pembinaan pedagang kaki lima berdasarkan peraturan walikota nomo114 tahun 2016 di kecamatan senapelan dan apa saja faktor penghambat dalam pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan senapelan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Bidang Pasar, Kepala Seksi kebersihan, ketertiban dan pembinaan PKL, Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan pedagang kaki lima di Kecamatan Senapelan, dan data sekunder atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, lokasi penelitian ini adalah di kecamatan senapelan kota Pekanbaru, Dinas Perdagangan dan Perindusrian Pekanbaru dan Satpol PP. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa peran dinas perdagangan dan perindustrian dalam pembinaan pedagang kaki lima belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan, meskipun pemerintah telah menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima, hal ini di karenakan kurangnya kerjasama antar instansi terkait. Sedangkan faktor penghambat dalam pembinaan pedagang kaki lima yaitu dari faktor kurangnya pemahaman mengenai hukum yang berlaku, faktor lokasi yang tidak strategis, faktor ekonomi, kurangnya fasilitas yaitu Los dan Kios yang tidak dapat menampung pedagang kaki lima, dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

Actions (login required)

View Item