MUHAMMAD QODRI, - (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PONGKAI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (328kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu, dengan adanya peraturan ini saya selaku peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi peraturan ini karena ini sangat menarik dan juga sangat berdampak besar pada sistem Pemerintahan Desa , Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara jelas tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di dalam undang-undang tersebut sangat jelas disampaikan untuk menjadi perangkat desa dan diberhentikan menjadi perangkat desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer atau pada data yang di dapat dari wawancara yaitu Camat, Kepala Desa, Sekretaris desa dan beberapa Perangkat Desa sifat penelitian ini adalah deskritif lokasi penelitian ini berada di desa Pongkai kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Oleh sebab itulah dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kabupaten Kampar Kecamatan Koto Kampar Hulu tidak terlaksana dengan baik karena masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi oleh perangkat desa tersebut. Sedangkan faktor yang menghambat penerapan peraturan daerah kabupaten Kampar ini adalah sumber daya manusia yang belum memadai dalam hal pengelolaan dan penerapan peraturan ini.

Actions (login required)

View Item