Nordi Ilhami, - (2020) KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNG KECUALI BAB IV.pdf Download (7MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (533kB)

Abstract

ABSTRAK Nordi Ilhami (2015):Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang tugas dan wewenang pemerintahan desa, yang mana pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya masih terbilang lemah. Salah satu faktornya yaitu kepala desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa karena implementasi dari tugas dan wewenang tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Kemudian untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas dan wewenang Kepala desa menurut UU. No. 6/2014. Adapun jenis penelitian ini adalah peneltian pustaka (library research ) dengan menggunakan pendekatan normatif dan siyasah. Sumber data adalah sumber data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu kedudukan kepala desa menurut undang-undang no 6 tahun 2014 sebagai penyelenggara pemerintahan desa sekaligus kepala pemerintahan desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 undang-undang no.6/2014 tentang tugas kepala desa yaitu, penyelenggara pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, tugas dan wewenang kepala desa menurut UU. No. 6/2014 sudah sejalan dengan prinsip fiqih siyasah yang mana tugas dan wewenang yang diberikaan kepada seorang pemimpin itu merupakan sebuah amanat, dan juga memimpin itu berarti siap melayani masyarakat. Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Desa.

Actions (login required)

View Item