Annisa Rahmawani, - (2020) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNGAN.pdf Download (3MB)
	Text (BAB V) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (479kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salahsatu lembaga desa yang merupakan mitra pemerintah desa . BPD memiliki fungsi dan peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi BPD dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan BPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu serta kendala dalam menjalankan fungsi BPD. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data pada penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari studi lapangan dan literature untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa menunjukan bahwa sudah ada peraturan yang dibuat. Pelaksanaan fungsi BPD tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih adanya kendala-kendala yang dialami BPD. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa dikatakan hanya cukup baik. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung sudah dikatakan cukup baik tapi masih jauh dari kata optimal dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Tanjung.

Actions (login required)

View Item