Madinah Pandiangan, - (2020) Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2017. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text GABUNG.pdf Download (5MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (473kB)

Abstract

Madinah pandiangan (2019) : Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016-2017. Penelitian di latar belakangi oleh Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggran 2016-2017. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daearah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2016-2017 dan apa faktor penghambat Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun batasan masalah yaitu pelaksanaan Anggaran Keuangn Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan bersadarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD serta jumlah sample adalah 3 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintaha Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2016-2017 belum terlaksana dengan sempurna, efesien, efekti dan ekonomis sebagai mana semestinya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penyebab kurang terlaksananya Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah seperti hambatan kurangnya birokrasi, keterbatasan kemampuan dalam sumber daya manusia yang sering kali didapati pegawai yang dibutuhkan sering tidak berada di tempat dan dilatar belakangi kurangnya komunikasi antar sesama bidang SKPD. Dalam penelitian ini yaitu kurang terlaksananya Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2016-2017.

Actions (login required)

View Item