Herdifa Pratama, - (2020) ANALISIS PASAL 385 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text File Lengkap Sampai Lampiran Kecuali Hasil Penelitian (Bab IV dan atau Bab V).pdf Download (4MB)
	Text (BAB IV) File Hasil Penelitian (Bab IV dan atau Bab V).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (809kB)

Abstract

Herdifa Pratama, (2019): Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai rahn harta pinjaman di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut terdapat pada pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membolehkan rahn dalam bentuk harta pinjaman. Syarat al-marhun (harta gadai) diantaranya adalah bahwa harta itu milik sah orang yang berhutang dan tidak terkait dengan hak orang lain. Menurut ulama Hanafiyah, syarat kepemilikan marhun pada rahin merupakan syarat berlaku efektifnya akad rahn. Definisi rahn pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun menyebutkan bahwa harta yang digadaikan adalah harta pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa rahn harta pinjaman merupakan suatu objek pembahasan yang berbeda dari rahn pada umumnya yang menggunakan harta pribadi. Hal menjadi alasan menarik untuk menganalisis ketentuan rahn harta pinjaman yang diatur dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan bagaimana relevansi ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan rahn harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap rahn harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta untuk menjelaskan relevansi pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rahn harta pinjaman dengan aspek kemaslahatan. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber tersier yaitu kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rahn harta pinjaman berdasarkan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hukumnya adalah mubah (boleh), dengan ketentuan yakni harta pinjaman yang digadaikan telah mendapat izin dari pemiliknya, harta pinjaman yang digadaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh si pemilik harta, si pemilik harta mengetahui dan memahami resiko atas hartanya yang digadaikan oleh si peminjam, dan si pemilik harta berhak meminta kembali hartanya yang digadaikan. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang rahn harta pinjaman tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, isi pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih bersifat umum dan tidak menyebutkan sub-topik yang berisi pendapat fuqoha-pendapat mengenai rahn harta pinjaman secara lebih lengkap. Dalam relevansinya dengan aspek kemaslahatan, pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan maslahat yang selaras dengan tujuan syari’at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan tidak menabrak garis ketentuan nash atau dalil-dalil lain yang qath’i.

Actions (login required)

View Item