MUHAMMAD HILMI, - (2020) IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf Download (987kB)
	Text (BAB IV) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB)

Abstract

Aparatu Sipil Negara (ASN) harus bersifat netral dalam bersikap dan bertingkah laku yang ada hubungannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus berjiwa besar menerima kekalahannya, dan ikut mendukung pihak yang menang demi untuk kemajuan bangsa dan negara ke depan. Pegawai Aparatur Sipil Negara selaku abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar dapat menempatkan diri sebagai orang yang netral dalam pemilihan tersebut. Namun pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjaga netralitas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut, banyak di antara Aparatur Sipil Negara yang secara nyata mendukung salah satu calon, dengan cara mengkuti kampanye, menjadi tim sukses, menyebarkan brosur, baleho dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang menjadi tim sukses, yang secara langsung ikut mendukung salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden, yang sebenarnya sudah melanggar ketentuan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta bagaimana akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan dalam asas mengenai pemilihan umum antara lain adalah bebas dan rahasia, bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menentukan hak pilihnya secara bebas dan rahasia tanpa tekanan dari pihak manapun. Wujud dari asas bebas dan rahasia tersebut diimplementasikan melalui netralitas pegawai ASN dalam menentukan hak pilihnya. Pegawai ASN tidak dibenarkan mendukung salah satu calon secara terbuka dan terang-terangan, karena sudah dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang tentang ASN. Akibat hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dapat menjaga netralitas dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain adalah kepada pegawai ASN yang bersangkutan dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, melakukan pelangaran terhadap undang-undang tentang ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas. Kepada yang bersangkutan dapat diproses melalui Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, serta dapat dijatuhi sanksi administrasi oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item