Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HANALDI SYAH, - (2020) KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SUBULUSSALAM DALAM MENANGANI KASUS PERTANAHAN AKIBAT KONFLIK MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (523kB)
[img] Text
GABUNGAN KECUALI BAB V.pdf

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Pertanahan akibat konflik Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Pada dasarnya peraturan ini dibentuk untuk menangani permasalahan tentang tanah yang terjadi di masyarakat, namun pada kenyataannya Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian persengketaan tanah tidaklah semudah itu, mengingat banyaknya kasus tentang persengketaan tanah yang terjadi dibeberapa wilayah Indonesia yang masih berlanjut dan dan belum terselesaikan sampai saat ini. Seperti kasus yang terjadi di desa Bawan kota Subulussalam yang belum ada penyelesaian sampai saat ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam Dalam Menangani Kasus Pertanahan akibat konflik yang terjadi didesa Bawan Kota Subulussalam serta yang menjadi hambatan bagi nbadan pertanahan Nasional Kota Subulussalam dalam menangani konflik pertanahan yang terjadi didesa Bawan kota Subulusalam. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data premir dan data skunder yang didapat langsung dari responden melalului observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan penulisan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Subulussalam atau dalam hal ini BPN tidak menggunakan kewenangan yang dimilikinya dalam menangani permasalahan sengketa lahan yang terjadi didesa Bawan kota Subulussalam. Ini terbukti dari tidak adanya penyelesaian persengketaan tanah antara masyarakat dengan lahan yang dikuasai oleh PT.Indo Sawit Perkasa yang masih berlanjut sampai saat ini

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 27 Jan 2020 04:29
Last Modified: 27 Jan 2020 04:29
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/25377

Actions (login required)

View Item View Item