Sukemi (2016) EKSISTENSI AHL- AL- HALL WA AL-‘AQD DALAM SISTEM KENEGARAAN ISLAM PERSPEKTIF IMAM AL MAWARDI (Dalam Kitab Al Ahkam Al-Sulthaniyyah Dan Relevansinya Dengan Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia). Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (425kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (387kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (484kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (259kB) | Preview

Abstract

Munculnya para pemikir politik modern yang berupaya menganalis ulang tentang konsep politik ketatanegaraan Islam pada zaman klasik, pertengahan dan mengkontekstualisasikan dengan politik saat ini. Para pakar politik konstitusional modern berusaha untuk mengkorelasikan setiap periode, agar tercipta kesinambungan di dalam politik ketatanegaraan Islam. Konsep Ahl Al Ḥall wa Al Ἁqd pada sistem Ketatanegaraan Islam, sampai saat ini belum memperoleh kejelasan, baik dari segi pengertiannya, kekuatan hukum, tugas dan wewenangnya, serta bagaimana mekanisme kinerjanya. Beberapa pakar politik modern mengatakan, bahwa Ahl Al Ḥall Wa Al Ἁqd seperti trias politica ekskekutif, legislatif, dan yudikatif. Memang begitu kompleks, ketika berbicara mengenai konsep Ahl Al Ḥall wa Al Ἁqd, karena Al Mawardi sebagai penggagas konsep tersebut tidak menjelaskan secara detail Ahl Al Ḥall wa Al Ἁqd. Metode yang digunakan dalam Tesis ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Pada kitab Al Ahkam Al Sulthaniyyah karya Imam Al Mawardi sebagai kitab rujukan primer. Dengan menggunakan metode kualitatif. Melalui kitab-kitab klasik maupun modern dan kontemporer yang ada kaitannya dalam pembahasan ini. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode berfikir Deskriptif dan Analitif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa antara Ahl Al Ḥall Wa Al Ἁqd dengan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai korelasi yang berkaitan satu sama lain, seperti dalam ruang lingkup pembentukkan undang-undang, pengawasan terhadap kekekuasaan pemerintah (eksekutif), menyampaikan segala aspirasi rakyat, sebagai tempat konsultasi bagi pemimpin negara yang berkaitan dengan hal tertentu, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Secara prinsip, tidak ada pertentangan antara ketatanegraan Islam dengan ketatanegaran negara Indonesia. Meskipun Indonesia mengadopsi berbagai macam teori yang pada prinsip tidak lahir dari sosiologis bangsa Indonesia, tetapi semangat spritualisme keagamaan dan nasionalisme tetap dipertahankan.

Actions (login required)

View Item