Badrudin, 31695104860 (2020) IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH. Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN TANPA BAB IV OK.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan terlantar masih menjadi masalah besar bagi negara indonesia. Namun merajalela dimana-mana. Ada di kolong jembatan, dipinggir toko, berkeliaran di jalan raya tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti. Di Indonesia perkirakan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Adapun data anak terlantar di Dinas Sosial Propinsi Riau tercatat 3.517 jiwa pada tahun 2017. Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017. Ada tiga rumusan masalah yang peneliti bahas (1) Bagaimana implementasi Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh Negara di Provinsi Riau. (3) Bagaimana solusi menurut syari’at Islam terhadap Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara perspektif maqȃshid syarȋ’ah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sekunder. Teknis analisis data sesuai dengan data yang digunakan adalah kajian isi (content analysis). Hasil penelitian ini adalah Pertama, Masih ada kebijakan dari pemerintah yang belum tepat sasaran untuk mengatasi fakir miskin dan anak terlantar. Seperti di Kecamatan Tampan tepatnya di pasar pagi arengka, masih ada ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja di pasar, berjualan di perempatan lampu lalu lintas dan meminta-minta di jalanan yang belum tertangani oleh pemerintah terkait. Kedua, Pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan SDA, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, rendahnya kesehatan, beban keluarga, tidak adanya penyediaan rumah singgah, tidak adanya yayasan pendidikan non formal bagi anak-anak terlantar. Ketiga, Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan berusaha. Namun juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja. Pemberdayaan zakat, wakaf dan sedekah. Kata kunci: Implementasi, Pasal 34 UUD 1945, Maqashid Syari’ah.

Actions (login required)

View Item