PADRI ANDIKA PRATAMA (2017) ANALISIS KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU (STUDI PADA WILAYAH PESISIR DI KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. COVER (2017432ADN).pdf Download (253kB)
	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (629kB)
	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (202kB)
	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (477kB)
	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (315kB)
	Text 6. BAB I (1).pdf Download (771kB)
	Text 7. BAB II (1).pdf Download (629kB)
	Text 8. BAB III (1).pdf Download (239kB)
	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (409kB)
	Text 10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (767kB)
	Text 11. BAB VI (1).pdf Download (212kB)
	Text 12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (209kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan diwilayah pesisir Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman peran pemerintah daerah dalam mengelola wilayah pesisir terkhusus dalam penelitian ini adalah Wilayah Pesisir di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana diketahui wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan wilayah lain yang mana wilayah pesisir memiliki beragam potensi yang potensial sehingga pengelolaanya pun harus dengan pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan mengelola wilayah lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling (bertujuan). Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data kualitatif model interaktif dari Miles dan Hubberman, dimana kegiatan analisis terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi kegiatan. Adapun indikator untuk mengukur dan menjawab bagaimana koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Mandah tersebut, peneliti menggunakan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 sebagaiman telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dimana terdapat 3 aspek dalam tahapan pengelolaan wilayah pesisir yaitu perencanaan, pemanfataan, pengawasan dan pengendalian serta teori keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwasanya ketiga aspek tahapan pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Mandah sudah dilakukan oleh pemerintah daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten, koordinasi sudah dibangun dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir di daerah tersebut hanya masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga masih perlu pematangan-pematangan dalam rangka menwujudkan koordinasikoordinasi yang maksimal. Dari hasil penelitian juga menunjukan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Kecamatan Mandah belum sepenuhnya memenuhi aspek keterpaduan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Koordinasi, Pengelolaan Wilayah Pesisir, Keterpaduan.

Actions (login required)

View Item