Sarimi, - (2019) Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional). Skripsi thesis, UNIVERITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf - Published Version Download (984kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)

Abstract

ABSTRAK Sarimi (2019) Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Migas) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis Yuridis Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Perekonomian Nasional). Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan : (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Krisis energi di Indonesia disebabkan banyak persoalan. Termasuk kepemilikan ladang minyak dan gas (migas) yang mayoritas dikuasai pihak asing. Dewan Pakar Pusat Studi Energi (PSE) mengatakan, karakteristik kebijakan pemerintah berkaitan bahan bakar minyak dan Gas (BBM) responsif, parsial dan jangka panjang. Sementara, kebijakan tidak antisipatif, komprehensif dan jangka panjang. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian Normatif dimana suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan (library reseach) dengan mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa undang-undang, buku-buku, maupun informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa (1) Meskipun telah terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan pasal 33 yang berkaitan dengan konsep “Penguasaan Negara”, demikian pula penafsiran atas Keputusan Mahkamah Konstitusi tetap belum tuntas, baik dari sisi jabaran maupun parameter yang dapat digunakan. (2) Ketidak jelasan pemahaman konsep “penguasaan Negara” tersebut telah menimbulkan persoalan pada tataran implementasinya, terutama dikaitkan dengan konsep lainnya yang tak dapat dipisahkan yaitu: “penting bagi Negara”; “menguasai hajat hidup orang banyak”; serta “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Akibatnya terdapat kesulitan untuk mengukur sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dilaksanakan oleh Negara melalui Pemerintah.

Actions (login required)

View Item