Tio Prasetio, - (2019) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text BURNING.pdf Download (8MB)

Abstract

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa disebutkan bahwa penanggulangan pemasungan adalah upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa dalam rangka penghapusan pemasungan. Adapun tindakan ataupun upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah Advokasi dan soisialisasi, Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau dan Kunjungan Rumah (home visit) atau layanan rumah. Namun pada kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Kampar masih belum melaksanakan secara maksimal apa yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tersebut. Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu), serta apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, studi keperpustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu) tidak berjalan sesuai ketentuan tersebut. Masih ada beberapa faktor kendala yang ditemukan seperti lemahnya pemahaman tenaga medis dan keluarga orang dengan gangguan jiwa dalam memahami masalah kesehatan jiwa, anggaran yang masih belum memadai dan Tenaga medis khusus belum tersedia.

Actions (login required)

View Item