Warman (2017) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan Perspektif Nahdhatul Ulama (NU ). Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. 201735HK-S2 COVER !.pdf Download (270kB)
	Text 2. 201735HK-S2 PENGESAHAN.pdf Download (286kB)
	Text 3. 201735HK-S2 KATA-PENGANTAR.pdf Download (283kB)
	Text 4. 201735HK-S2 DAFTAR-ISI.pdf Download (270kB)
	Text 5. 201735HK-S2 ABSTRAK.pdf Download (335kB)
	Text 6. 201735HK-S2 BAB-I.pdf Download (376kB)
	Text 7. 201735HK-S2BAB-II.pdf Download (435kB)
	Text 8. 201735HK-S2 BAB-III.pdf Download (334kB)
	Text 9. 201735HK-S2 BAB-IV.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text 10. 201735HK-S2 BAB-V.pdf Download (270kB)
	Text 11. 201735HK-S2 DAFTAR-KEPUSTAKAAN.pdf Download (287kB)

Abstract

BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undangundang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN ). Fatwa MUI menerangkan bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Namun sebaliknya, NU berpendapat sebaliknya, bahwa BPJS Kesehatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library research ). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep jaminan kesehatan rakyat oleh negara menurut Islam dan mendalami pandangan dan sikap Nahdhatul Ulama terhadap BPJS Kesehatan.Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer sebagai landasan dari penelitian ini dan menggunakan data-data lain yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Selain itu juga hasil wawancara (interview ) terhadap beberapa pihak yang berkompeten, seperti ulama NU yang tergabung dalam Lembaga Bahtsul Masa’il. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Sumber utama dalam penelitian ini adalah: Hasil Muktamar NU ke-33, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sedangkan data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian, seperti: Fiqh al-Islam wa Adillatuh karya Wahbah alZuhaili, Fiqh al-Mu’awadhah karya Musthafa Dib al-Bugha, al-Qadhaya alFiqhiyyah al-Mu’ashirah wa al-Iqtishad al-Islam karya Ali Ahmad al-Salus, dan lain-lain Hasil penelitian ini adalah pertama, konsep jaminan kesehatan rakyat oleh negara menurut Islam adalah bahwa pemerintah wajib memenuhi hak atas kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. Dana yang berasal dari filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin, termasuk dalam hal kesehatan. Kedua, Nahdhatul Ulama terhadap BPJS Kesehatan adalah bahwa BPJS Kesehatan tidak bertentangan dengan syariat Islam. BPJS yang merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sejalan dengan semangat dan tujuan al-ta’min al-ta’awuniy. Ketiga, BPJS Kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Oleh karena itu, kita patut mengapresiasi program pemerintah ini. Alasannya adalah bahwa konsep jaminan sosial dalam bentuk al-ta’min al-ta’awuniy ini merupakan implementasi dari perintah al-Qur’an agar hamba-Nya saling menolong (ta’awun ) dan saling melindungi. Landasan konstitusional negara Indonesia ini dengan jelas menginstruksikan salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya dengan mengembangkan suatu sistem jaminan sosial (al-takaful al-ijtima’iy ).

Actions (login required)

View Item