Joshua Suherman, - (2019) RELEVANSI PENDAPAT IBNU H{AZM DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG SAKSI DALAM TALAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (491kB)

Abstract

Talak adalah sesuatu yang tidak dinginkan oleh semua orang, namun wujudnya talak pada hakikatnya adalah untuk menyelesaikan permasalah yang terjadi dalam rumah tangga. Agama mensyariatkan pernikahan untuk memenuhi kemaslahatan hamba, baik dalam bidang duniawiyah maupun dalam bidang diniyah, maka disyariatkannya talak adalah untuk menyempurnakan pernikahan, karena apabila suatu pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Skripsi ini membahas seputar hukum persaksian dalam talak, yang menjadi pokok permasalahannya adalah pendapat Ibnu H{azm yang mengatakan bahwa wajib menghadirkan saksi ketika menjatuhkan talak, yang mana hal ini adalah berbeda dengan apa yang telah menjadi ijmak dikalangan jumhur ulama fikih, kemudian ditemukan pula dalam hukum perkawinan di Indonesia bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah pendapat Ibnu H{azm relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia tentang saksi dalam talak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka (Library Research), yang dalam penelitian ini adalah kitab al-Muh}alla> karya Ibnu H{azm dan buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan pendapat Ibnu H{azm tentang saksi dalam talak secara sistematis kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi pada hukum perkawinan di Indonesia saat ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kesamaan dan perbedaan antara pendapat Ibnu H{azm dan hukum perkawinan di Indonesia. Baik Ibnu H{azm maupun hukum perkawinan di Indonesia sama-sama mewajibkan adanya saksi pada saat ikrar talak, namun terdapat perbedaan yang lebih mendasar sehingga penulis menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu H{azm dengan hukum perkawinan di Indonesia tentang saksi dalam talak tidak relevan dan tidak bisa dikatakan bahwa ketentuan perceraian di Indonesia harus di depan Sidang Pengadilan Agama adalah berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, karena terdapat perbedaan dalam hal teknis, yang mana hal ini dapat menentukan sah atau tidaknya talak seseorang. Kata Kunci: Ibnu Hazm, Saksi, Talak.

Actions (login required)

View Item