MUHAMMAD ZULFAN ARIF, - (2019) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 STUDI KEWENANGAN MENTERI DALAM NEGERI DALAM PENGANGKATAN PERWIRA TINGGI POLRI SEBAGAI PENJABAT GUBERNUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV(1).pdf Download (1MB)

Abstract

Dalam proses akan dilakukannya pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan Gubernur, ditandai dengan akan habisnya masa bakti daripada Gubernur yang sedang menjabat. Akan tetapi terdapat pula dibeberapa daerah Provinsi, Gubernur yang masa jabatannya sudah habis terlebih dahulu sebelum terpilihnya Gubernur yang baru. Dalam hal ini jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. Pasal 201 ayat (10) : untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disaat yang bersamaan terdapat peristiwa pengangkatan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur, yang menimbulkan kegaduhan diantara masyarakat sehingga menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak netral dan turut terlibat dalam politik praktis. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu tidak menggunakan angka, melainkan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Adapun metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Menteri Dalam Negeri dalam pengangkatan perwira tinggi polri sebagai penjabat gubernur adalah inkonstitusional, karena Kepolisian bukanlah bagian daripada jabatan Pimpinan Tinggi Madya sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian juga dilarang menduduki jabatan diluar Kepolisian kecuali sudah mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun dari dinas kepolisian. Kata Kunci : Pengangkatan Perwira Tinggi Polri, Penjabat, Gubernur, Mendagri.

Actions (login required)

View Item