Surya Ningsih Damanik, - (2019) PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (282kB)
Preview	Text GABUNG SURYA DAMANIK.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Surya Ningsih Damanik (2019): Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama bagi petani. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dilakukan oleh Dinas PU yang dilimpahkan kepada UPTD di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun dan berdasarkan Peraturan Menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi mengingat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air masih belum optimal dan peraturan menteri sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tidak terimplementasi sepenuhnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasaan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan apa faktor-faktor penghambat Dinas PU dalam melaksanakan pengawasaan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun. Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala bidang PSDA di pematang raya, Kepala UPTD Bandar, Staf Lapangan dan Petani di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dilakukan oleh Dinas PU yang dilimpahkan kepada UPTD berdasarkan peraturan menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terdapat pada pasal 33 berbunyi pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh direktorat terkait,balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya. Dinas PU ataupun UPTD jarang sekali turun ke lokasi persawahan untuk melakukan sosialisasi terhadap petani, memantau atau pengawasan terhadap saluran irigasi secara keseluruhan sehingga terjadinya kecurangan air pada irigasi dan faktor penghambat Dinas PU atau UPTD yaitu kurangnya anggaran, banyaknya saluran irigasi yang perlu diperbaiki dan ada beberapa petani yang melakukan pelobangan saluran air digunakan untuk pembesaran anak ikan sehingga mengganggu jadwal tanam

Actions (login required)

View Item