EDI HARIANTO (2017) ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SIMPANG PULAU BERALO KECAMATAN KUANTAN HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_2017850ADN.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text 2. ABSTRAK (1).pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 3. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text 4. DAFTAR ISI (1).pdf Download (229kB) | Preview
Preview	Text 5. BAB I (1).pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB II (1).pdf Download (413kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB III (1).pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB IV (1).pdf Download (276kB) | Preview
	Text 9. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
Preview	Text 10. BAB VI (1).pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (218kB) | Preview

Abstract

Penelitian tentang analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dilakukan di Desa Simpang Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana fungsi BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Simpang Pulau Beralo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam kehidupan, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang di teliti. Teknik pengambilan data menggunakan metode purposive sampling yaitu subjek ditentukan oleh peneliti itu sendiri, diantaranya terdiri dari subjek penelitian sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat di Desa Simpang Pulau Beralo Dalam melaksanakan fungsinya BPD masih belum efektif, buktinya diatas 50% subjek penelitian mengatakan kategori jawaban tidak baik, maka secara otomatis fungsi BPD belum berjalan secara maksimal. Hampir semua pekerjaan masih di handle sendiri oleh Kepala Desa, tanpa melibatkan bawahan dalam mengelola Desa, bisa dibilang numpang nama saja para anggota BPD, sementara melakukan pekerjaan tidak begitu banyak. Apalagi mengenai pengelolaan dana Desa, BPD kurang dalam menanggapi hal ini karena memang dibatasi oleh Kepala Desa walaupun sudah melaksanakan pengawasan. Intinya Kurangnya kerjasama antara BPD dengan kepala desa, tidak sejalan dengan Undang-undang yang berlaku.Kurangnya kesadaran anggota BPD dalam menjalankan tugasnya secara maksimal sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokarasi di Desa. Seharusnya bisa menjadikan masyarakat yang lebih sejatera lagi dari yang sebelumnya. Para anggota BPD bisa dibilang masih kurang dalam segi SDM, oleh karena itulah mengganngu berjalannya pemerintahan desa. Kata kunci : Analisis, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Actions (login required)

View Item