NALDI (2017) STUDI ANALISIS PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (432kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (321kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (578kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (604kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (263kB) | Preview

Abstract

Naldi (2017) : Studi Analisis Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Hubungannya Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Tentang Pemilu Serentak. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan berlaku seketika diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak dengan pemberlakuan putusannya tersebut pada tahun 2019. Hal ini mengakibatkan kevakuman hukum. Penelitian ini adalah penilitian pustaka, yakni mencari sumber data-data pada buku-buku, perundang-undangan, jurnal, berita dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi titik fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pemberlakuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dan hubungannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak dan untuk mengetahui status pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memiliki titik tolak penilaian analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap taraf sinkornisasi hukum. Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat mengambarkan hasil penelitian tersebut. Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui bukubuku- dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Teknik analis data penelititan ini adalah setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik dekskriptif kualitatif Mahkamah Konstitusi melanggar Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi aturan tentang bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat putusan yang tidak diminta dan Pasal 57 ayat (2a) menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat perintah kepada pembuat undang-undang, rumusan norma sebagai pengganti norma, dan putusan tersebut memuat norma yang bukan kewenangan MK itu sendiri. Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negatif legislator hanya sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, Status Pemilihan Umum 2014 yang diselenggarakan dengan tidak berdasarkan hukum ii dan bertentangan dengan konstitusi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal-pasal undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan dasar hukum yang digunakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat, melihat putusan itu berlaku seketika diucapkan di 2014 juga berlaku pada pemilihan umum 2014.

Actions (login required)

View Item