MURZA AZMIR (2017) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEWENANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 DI KABUPATEN KARIMUN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (442kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (474kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (588kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (522kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (200kB) | Preview

Abstract

Murza Azmir (2017) Tinjauan Yuridis Terhadap Status dan Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 di Kabupaten Karimun Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis tentang lembaga non struktural badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun dalam peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2000 yaitu membahas tentang dualisme kepemimpinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Karimun. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas 2 poin maslah pokok. Pertama, bagaimana Tinjauan terhadap setatus dan kewenangan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun. Kedua, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun . Penelitian ini dilakukan di Badan Pengusahaan Kawasan Karimun ,dinas perdagangan,koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral kabupaten karimun,dan dinas pendapatan daerah kabupaten karimun alasan pemilihan lokasi tempat penelitian disini dikarenakan lokasi penelitian yang terjangkau oleh penulis dan permasalahan-permasalahan yang diangkat bisa menunjang wawasan dari segi hukum dan masalah-masalah yang diteliti bisa dipecahkan dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana Tinjauan terhadap setatus dan kewenangan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berdasarkan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di kabupaten Karimun. Kedua, Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan undang –undang nomor 36 tahun 2000 di Kabupaten Karimun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah badan pengusahaan kawasan karimun ,dinas perdagangan,koperasi usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral kabupaten karimun,dan dinas pendapatan daerah kabupaten karimun adapun populasi yang diambil berjumlah 132 dengan menarik sampel berjumlah 14 orang . jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan kajian pustaka.metode yang digunakan dalam menganaliasa data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Berdasarkan Hasil penelitian ini menemukan dengan adanya penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun berdasarkan undang-undang No. 36 Tahun 2000 bertentang dengan undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat 2. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten karimun mempunyai ii wewenang atas daerahnya sendiri tetapi dengan adanya pembentukan kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) karimun pemerintah daerah tidak bisa menguasai daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah. Namun yang terjadi adalah dengan adanya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun, membuat seolah-olah ada dua pemerintahan. Padahal sejatinya harus hanya ada satu pemerintahan disebuah kota. Dengan adanya tafsir demikian, mengakibatkan pembangunan Karimun tidak optimal. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat pembangunan. Karena ada tumpang tindih kewenangan untuk mengatur satu wilayah.

Actions (login required)

View Item