BUYUNG (2017) PERBANDINGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 006/PUU-III/2005 DENGAN PUTUSAN NOMOR 5/PUU-V/2007 TENTANG CALON PERORANGAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (416kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (383kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (379kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (514kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (217kB) | Preview

Abstract

Sebagai pemangku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam mewujudkan fungsi perdilan MK telah melakukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 yang putusannya berbeda dengan sebelumnya didalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005 MK tidak membolehkan calon perorangan ikut dalam pemilukada tetapi setelah itu MK melakukan pengujian kembali yang didalam putusan Nomor 5/PUU-V/2007 MK membolehkan calon perorangan mencalonkan di pemilukada. Pokok permasalahan sebagai berikut : bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 5/PUU-V/2007 . Kemudian apa implikasi dari putusan MK tersebut? Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk analisa data menggunakan metode analisis data kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan UU dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkembangan pengaturan pilkada di Aceh sudah menimbulkan realitas baru dalam pelaksanaan pesta demokrasi maka Mahkamah berpendapat perlu dibukanya gerbang calon perorangan untuk dibolehkan ikut dalam kontestasi pilkada diseluruh Indonesia agar terlaksana keadilan untuk semua warga negara Indonesia. Tetapi MK untuk mewujudkan hal tersebut telah melebihi kewenangannya sendiri karena untuk penambahan norma baru itu adalah kewenangan dari pembuat UU dan MK sendiri telah melanggar pasal 45A UU Nomor 24 tahun 2003 jo UU Nomor 8 tahun 2011 yang menyatakan putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon. Serta pasal 50A yang menyatakan, MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 tidak menggunakan UU lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Pasal 60 yang menyatakan, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau/bagian dalam UU yang telah diuji tidak dapat dilakukan pengujian kembali. Sedangkan implikasi dari putusan tersebut adalah timbulnya pemaknaan baru terhadap pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dipilih secara demokratis. Demokratis disini sudah ditafsirkan oleh MK bukan hanya pencalonan melalui partai politik dan gabungan partai politik saja, tetapi pencalonan perseorangan pun itu termasuk demokratis. Terbukanya calon perorangan dalam pemilukada dan tidak adanya lagi monopoli partai politik dalam pemilukada.

Actions (login required)

View Item