Safri Amdi, - (2019) IMPLEMENTASI KEBEBASAN WARTAWAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA KANTOR PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) WILAYAH RIAU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1.COVER SKRIPSI.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text 3.PENGESAHAN.pdf Download (483kB) | Preview
Preview	Text 4.ABSTRAK.pdf Download (333kB) | Preview
Preview	Text 5.KATA PENGANTAR.pdf Download (480kB) | Preview
Preview	Text 6.DAFTAR ISI.pdf Download (337kB) | Preview
Preview	Text 8.BAB I.pdf Download (617kB) | Preview
Preview	Text 9.BAB II.pdf Download (538kB) | Preview
Preview	Text 10.BAB III.pdf Download (656kB) | Preview
	Text 11.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (640kB)
Preview	Text 12.BAB V.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text 13.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (410kB) | Preview

Abstract

Pada masa pemerintahan orde baru kebebasan pers di bungkam dan di belenggu dengan dikeluarkannya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dianggap sebagai alat yang dibuat oleh pemerintah orde baru dalam membungkam pemberitaan yang dilakukan oleh para wartawan dan media-media pers. Selanjutnya pada era reformasi terjadi banyak perubahan di dunia pers salah satunya adalah dengan dicabutnya segala bentuk peraturan perizinan seperti SIUPP, yang menggambarkan pers benar-benar telah merdeka yang mana para wartawan dapat dengan mudah berbicara mengenai fakta dan hal yang sebenarnya terjadi dan wartawan harus selalu menghormati Nilai-nilai agama,kesusilaan serta asas praduga tak bersalah sebagai wujud dari terlaksananya kebebasan pers. Selanjutnya indenpendensi jurnalis atau wartawan juga di bebaskan dari pengaruh maupun tekanan apapun yang berasal dari luar kepentingan publik dan hati nurani wartawan itu sendiri dalam menyampaikan informasi atau berita kepada publik. Walaupun demikian, Undang-Undang pers yang dianggap dapat menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat ternyata belum dapat menjamin sepenuhnya terhadap kebebasan wartawan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini. Hal ini dapat terlihat pada mekanisme yang tersedia di dalam Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 seperti hak jawab (right to hit back) yang sering kali tidak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. Adapun sumber data sekunder (secondary data) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan yakni, teknik deskriptif kualitatif. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah terlaksana dengan baik akan tetapi kebebasan wartawan tersebut terlihat dihambat atau di batasi yang diakibatkan oleh prilaku wartawan yang tidak sopan dalam memberitakan sebuah berita,kurang profesionalnya para wartawan dalam meliput berita serta kurangnya pemahaman wartawan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut.

Actions (login required)

View Item