ABDUL WAHAB MUNTHE (2018) IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, LARANGAN PEJABAT PUBLIK MENJADI PENGURUS GERAKAN PRAMUKA ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_ 2018731IH.pdf Download (430kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN_ 2018731IH.pdf Download (382kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK_ 2018731IH.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR_ 2018731IH.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI_ 2018731IH_.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I_ 2018731IH.pdf Download (493kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II_ 2018731IH.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III_ 2018731IH.pdf Download (481kB) | Preview
	Text 9. BAB IV_ 2018731IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
Preview	Text 10. BAB V_ 2018731IH.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA_ 2018731IH.pdf Download (351kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Larangan Pejabat Publik Menjadi Pengurus Gerakan Pramuka (Studi Kasuus Ketua Kwartir Cabang Daerah Riau). Adapun lokasi penelitian in ada di tiga wilayah yang terdiri dari Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kota Dumai. Dalam pembahasan permasalahan yang akan diangkat diatas maka ditetapkan metodologi penelitian Yuridis Sosiologis. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah Deskriftif yakni menerangkan serta menjelaskan data yang diporoleh dari Kwartir Cabang Sejajaran Kwartir Daerah Riau. Dalam penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Larangan Pejabat Publik Menjadi Pengurus Gerakan Pramuka (Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Daerah Riau) penulis mengambil tekhik pengambilan sampel dengan cara Sampling Kuota. Adapun Sampling Kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sedangkan ciri-ciri yang dimaksud penulis adalah Kwartir Cabang yang melaksanakan Musyawarah Cabang ditahun 2017. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan UndangUndang Gerakan Pramuka merupakan suatu sadar huikum yang sangat menguatkan Gerakan Pramuka, ditambah lagi dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang satu padu sebagai satu kesatuan kekuatan hukum didalam Gerakan Pramuka. Selanjtnya terhadap Implikasi Hukum terhadap permasalahan diatas adalah sampai saat ini belum ada dasar hukum yang jelas seperti apa penyelesainnya dan lembaga apa pula yang menyelesaikan. Perlunya penerapan sanksi sebagai langkah hukum dalam setiap pelanggaran merupakan hal yang perlu diatur, dan ditambah lagi Sifat Gerakan Pramuka yang sukarela dan universal.

Actions (login required)

View Item