NURDIANA (2018) PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENDEKATAN PER SE ILLEGAL (TANPA PEMBUKTIAN) DAN RULE OF REASON (DENGAN PEMBUKTIAN) BERDASARKAN KEPUTUSAN KPPU DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__20187460IH.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__20187460IH.pdf Download (399kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__20187460IH.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__20187460IH.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__20187460IH.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__20187460IH.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__20187460IH.pdf Download (498kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__20187460IH.pdf Download (398kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__20187460IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
Preview	Text 10. BAB V__20187460IH.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__20187460IH.pdf Download (209kB) | Preview

Abstract

Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni pendekatan per se illegal (tanpa pembuktian) dan pendekatan rule of reason (dengan pembuktian). Dalam hal ini undang-undang no. 5 tahun 1999 menyerahkan kedua pendekatan tersebut kepada KPPU (Komisis Pengawas Persaingan Usaha) yang termuat dalam pasal 35 uu no. 5 tahun 1999, namun dalam kenyataannya kedua pendekatan tersebut tidak mudah untuk diterapkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini menetapkan dua masalah pokok, yaitu bagaimana praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pendekatan per se illegal dan rule of reason berdasarkan keputusan KPPU di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum oleh KPPU dalam memutuskan suatu kasus dengan pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Untuk menjawab masalah tersebut, maka dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPerdata, undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan keputusan presiden no. 75 tahun 1999 tentang tugas KPPU, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus, akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep dengan menggunakan pendekatan yurudis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus. Akhirnya dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pendekatan per se illegal dan rule of reason berdasarkan keputsan KPPU di Indonesia tidak mudah untuk diterapkan dalam kasuskasus persaingan usaha di Indonesia karena secara normatif tidak terdapat dalam undang-undang persaingan usaha dan hanya merupakan inisiatif KPPU untuk melakukan identifikasi dalam menilai perbuatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan kesulitan lain seperti campur tangan pemerintah, lemahnya peranan hukum, kantor perwakilan daerah yang sedikit , pembuktian yang sulit dan biaya yang mahal, serta keunggulan teknologi, kemudian penegakan hukum oleh KPPU dalam memutuskan suatu kasus dengan pendekatan per se illegal dan rule of reason dengan tindakan administrasi, ganti rugi, dan juga dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Actions (login required)

View Item