Abdul Haris Setiawan, - (2019) PENGELOLAAN TANAH DESA SALAK KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1.COVER.pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text 3.PENGESAHAN.pdf Download (488kB) | Preview
Preview	Text 4.ABSTRAK.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text 5.KATA PENGANTAR.pdf Download (536kB) | Preview
Preview	Text 6.DAFTAR ISI.pdf Download (334kB) | Preview
Preview	Text 8.BAB I.pdf Download (476kB) | Preview
Preview	Text 9.BAB II.pdf Download (490kB) | Preview
Preview	Text 10.BAB III.pdf Download (618kB) | Preview
	Text 11,BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
Preview	Text 12.BAB V.pdf Download (323kB) | Preview
Preview	Text 13.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (339kB) | Preview

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah dimana dalam pengelolaan tanah Desa Salak tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa adapun dalam pasal 1 ayat (26) yang dimaksud tanah Desa adalah tanah yang dikuasi atau dimiliki pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/untuk kepentingan sosial. Serta adanya pelepasan hak kepemilikan terhadap Aset Desa yang berupa tanah kas Desa oleh kepela Desa salak. Prihal tentang penjualan Aset Desa yang dilakukan oleh kepala Desa salak dan oknum pemerintahan desa salak berupa tanah kas Desa tersebut dengan maksud untuk kepentingan pribadi yang dijual kepada pihak ketiga tanpa ada musyawarah bersama masyarakat Desa salak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan tanah Desa salak, dan untuk mengetahui faktor Penghambat dalam pengelolaan tanah Desa salak. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan metode Hukum Sosiologis yaitu dengan cara Melakukan survey langsung kelapangan melalui Observasi, wawancara, dan juga menggunakan study kepustakaan, dengan teknik purposive sampling yaitu pengembilan sempel didasarkan atas pertimbangan tertentu dari pengeliti. Hasil penelitian yaitu, bahwasanya kebijakan dari kepala Desa sebelumnya telah menyalahi aturan atau ketentuan yang telah ada ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu lemahnya aturan yang ada, ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, kurangnya informasi mengenai Aset Desa, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat serta tidak ada pembinaan dari Pemerintah Daerah. Kesimpulan berkenaan dengan hak pengelolaan Aset Desa merupakan kekayaan Desa yang menjadi milik Desa yang dilarang untuk diperjualbelikan, sedangkan didalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa tidak ada pasal yang mengatur secara jelas tentang sanksi didalam peraturan tersebut.

Actions (login required)

View Item