NUR ADHA (2018) EVEKTIFITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018613IH.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018613IH.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018613IH.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018613IH.pdf Download (395kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018613IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018613IH.pdf Download (497kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018613IH.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018613IH.pdf Download (496kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018613IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018613IH.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018613IH.pdf Download (204kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum, maka negara harus menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia hal ini dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikataka sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebagai negara hukum upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah tidak apat dilepaskan dari penegakan hukum yakni kepolisian , kepolisian dalam menjalankan tugasnya tunduk dan patuh pada tugas dan wewenanang, salah satunya sebagai penyidik, dalam rangka melakukan penyidikan kepolisian harus harus menjamin hak asasi manusia tetapi pada kenyataannya kepolisian seringkali kehilangan kendali sehingga terjadilah pelanggaran hak asasi manusia di polres kabupaten kepulauan meranti yakni penganiayaan kepada tersangka sehingga menyebabkan kematian . permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah evektifitas peraturan kepala kepolisian negara republic Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia kedua, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan kepala kepolisian negara republic Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia. Adapun lokasi penelitian ini adalah di polres kabupaten kepulauan meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evektifitas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, adapun populasinya adalah, seluruh anggota kepolisian dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berdomisili di selat panjang dan sampelnya 30 orang dari 50 populasi. Penelitian ini menggunakan meted purposive smpling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Alat pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan evektifitas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia pada kepolisian polres kabupaten kepulauan meranti masih kurang evektif dikarenakan kurangnya pengetahuan anggota polres terhadap sutau peraturan yang berlaku dan masih banyak faktor-faktor penghambat diantaranya, minimnya dilakukan sosialisasi, kurangnya kesadaran anggota kepolisian polres kabupaten kepulauan meranti untuk mengetahui sautau aturan dan kurangnya pengawasan dari kapolri pada setiap provinsi dan kabupaten kota.

Actions (login required)

View Item