SUARBI INDRA MARCO (2018) PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING TANPA KEAHLIAN DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERMENAKER NO. 35 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (Studi kasus Perkebunan PT.Panca Eka). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018573IH.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018573IH.pdf Download (475kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018573IH.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018573IH.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018573IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018573IH.pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018573IH.pdf Download (394kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018573IH.pdf Download (402kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018573IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018573IH.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018573IH.pdf Download (125kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya tenaga kerja asing tanpa keahlian di kota Pekanbaru yang bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan PT.Panca Eka. Hal tersebut jelas telah melanggar undang-undang yang diatur dalam PERMENAKER No.35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing di dalam BAB V pasal 36 ,yang dimaksud dari pasal tersebut adalah bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus mempunyai keahlian khusus jika ingin bekerja di Indonesia. Jika hal tersebut di biarkan akan berdampak kepada masyarakat lokal khususnya masyarakat Pekanbaru, karena itu akan mempersempit kesempatan kerja bagi masyarakat pekanbaru. Jika hal itu di biarkan akan bertentangan dengan tujuan di dalam penggunaan tenaga kerja asing. Karena salah satu tujuan mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia.Maka dari itu di perlukan adanya peran pemerintah di dalam menanggapi dan menyikapi permasalahanpermasalah terkait tenaga kerja asing ilegal yang ada di Pekanbaru. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap tenaga kerja asing tanpa keahlian di kota Pekanbaru berdasarkan PERMENAKER No.35 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dan faktor-faktor penyebab tenaga kerja asing tanpa keahlian bekerja di kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap tenaga kerja asing tanpa keahlian menurut PERMENAKER No.35 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tenaga kerja asing ilegal bekerja di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu pengamatan atau observasi dan wawancara, kemudian datasekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, analisis data dalam penelitian ini adalah deskripif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait penggunaan tenaga kerja asing tanpa keahlian di Pekanbaru, berdasarkan undang-undang diatas bahwa tenaga kerja asing tanpa keahlian di larang bekerja di Indonesia, akan tetapi di Pekanbaru ada tenaga kerja asing tanpa keahlian bekerja di pekanbaru, seperti di PT.Panca eka yang mempekerjakan buruh kasar di perkebunannya. hal itu terjadi karena tenaga kerja asing menyalahgunakan izin seperti menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja dan menetap di Pekanbaru, hal itu jelas telah melanggar PERMENAKER No.35 ahun 2015 i tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, serta mereka juga tidak mematuhi prosedur di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. Dan adapun faktor penyebab tenaga kerja asing tanpa keahlian bekerja dipekanbaru yaitu kurangnya pengawasan oleh Pemerintah provinsi maupun daerah menjadi penyebab adanya tenaga kerja asing tanpa keahlian bekerja di Pekanbaru dan juga tidak adanya transparansi antara perusahaan-perusahaan di Pekanbaru yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Riau. Serta belum ada ketegasan dari pemerintah di dalam menertibkan pelanggaran-pelanggaran mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Pekanbaru sehingga oknum-oknum yang berperan didalam melakukan pelanggaran tenaga kerja asing ilegal semakin leluasa melakukan pelanggaran tersebut.

Actions (login required)

View Item