EDWIN REFPEBRY (2018) PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KEUANGAN DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018565IH.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018565IH.pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018565IH.pdf Download (823kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018565IH.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018565IH.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018565IH.pdf Download (440kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018565IH.pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018565IH.pdf Download (287kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018565IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018565IH.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018565IH.pdf Download (245kB) | Preview

Abstract

Segala kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan tidak lepas dari penggunaan anggaran tersebut perlu di lakukan pengawasan secar internal oleh Inspektorat Daerah agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Dengan pengawasan tersebut diharapkan penggunaan anggaran memang benar-benar sesuai dengan flafon dan mata anggaran yang sudah ditetapkan , agar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. namun dalam proses pengawasan tersebut perlu dilihat dan dikaji, apakah langkah-langkah yang ditentukan dalam pengawasan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Berdasarkan uraian dia tas , maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadapkeuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan serta apa implikasi pengawasan terhadap penguatan otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis atau empiris yang di teliti pada awalnya adalah dat sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yeng berhubungan dengan pengawasan internal terhadap keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif , artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pengawasan internal terhadap keuangan dareah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. Dari hasil penelitian dapat diketahui , bahwa mekanisme pengawasan internal terhadap keuangan daerah terhadap keuangan daerah menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah mulai pada tahap perencanaan yaitu rencana kerja dan program kerja yang dialkukan. kemudian pelaksanaan anggaran terhadap rencana kerja tersebut, dan terakhir adalah pelaporan yang harus dilakukan oleh seluruh SKPD berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara Internal memang masih ditemui adanya kekurangan pada SKPD.kekurangan tersebut menjadi catatan yang harus diperbaiki untuk anggaran tahun berikutnya. Tindak lanjut atas pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dilakukan satu kali dalam Setahun, bahwa berdasarkan hasil temuan dari bagian pengawsan lapangan, maka dibuatkan surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut yang di serahkan kepada Kepala Inspektorat/Inspektur. Kemudian surat hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut dikirim kepada SKPD yang bersangkutan, untuk dipelajari, dipedomani, dan dilakukan perbaikan sebagaiman yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi pengawasan keuangan daerah terhadap penguatan otonomi daerah, adalah sangat berhubungan dengan kelancaran dari program dan amanah dari otonomi daerah karena dengan penggunaan anggaran yang cepat dan tepat sasaran, maka pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan cepat dan pada akhirnya dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Tentunya hal tersebut dapat tercapai apabila dalam penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dan secara tidak langsung dapat mewujudkan cita-cita dari otonomi daerah, yakni pemerataan pembanguan di segala bidang.

Actions (login required)

View Item