KHAIRUL ISHAK (2018) STUDI KOMPARATIF PERGESERAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018544IH.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018544IH.pdf Download (407kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018544IH.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018544IH.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018544IH.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018544IH.pdf Download (425kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018544IH.pdf Download (486kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018544IH.pdf Download (372kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018544IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018544IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018544IH.pdf Download (284kB) | Preview

Abstract

Perubahan UUD 1945 Pada awal Era Reformasi (1999-2002) menyebabkan perubahan Pundamental terhadap kedudukan dan kewenangan MPR. Apabila sebelumnya MPR merupakan lembaga tertinggi Negara dengan kekuasaan yang sangat besar berubah menjadi lembaga “biasa” dengan kedudukan sejajar dengan lembaga Negara lainnya seperti DPR, Presiden, dan MA dan. Apabila sebelumnya MPR mempunyai kewenangan yang sangat besar maka setelah perubahan kewenangannya sangat berkurang, tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya secara mudah dan menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (termasuk GBHN didalamnya). Penurunan kedudukan dan kewenangan MPR tersebut membawa dampak Positif bagi system ketatanegaraan dan demokrasi kita. Dengan kedudukan MPR yang sejajar dengan kedudukan lembaga lainnya maka terwujud Saling mengontrol dan mengimbangi (Checks and balances) antara cabang kekuasaan Negara sehingga dapat dicegah atau diminimalisir penyalahgunaan wewenang, pelanggaran konstitusi, dan sikap/kebijakan represif dan otoritarian sebuah lembaga Negara. Berkurangnya kewenangan MPR sehingga tidak mempunyai kekuasaan yang sangat besar, bahkan tanpa batas membawa dampak positif, yakni mencegah terjadinya potensi pelanggaran Konstitusi atau HAM serta dapat dikembangkannya kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas. Kata kunci: Perubahan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kedudukan dan kewenangan, system katatanegaraan.

Actions (login required)

View Item